Sengketa Tanah Subak Kerdung Memanas, Kuasa Hukum Puri Ukir Pertanyakan Penetapan Tersangka?

Sengketa Tanah Subak Kerdung Memanas, Kuasa Hukum Puri Ukir Pertanyakan Penetapan Tersangka?

   Comment   

DENPASAR , BUANA PASUNDAN - Kuasa hukum A.A. Ngurah Darmawan selaku pihak terlapor dari Puri Ukir, Irjen Pol. Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang berlokasi di Subak Kerdung, kawasan Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar, Bali.

Hal tersebut disampaikan Sukawinaya saat memberikan keterangan pada Kamis (24/9/2026) di Denpasar. Ia mempertanyakan proses hukum yang menempatkan A.A. Ngurah Darmawan sebagai pihak terlapor dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat atau sporadik.

Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut disebut memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi. Namun, menurut kuasa hukum Puri Ukir, terdapat perbedaan data mengenai luas tanah antara dokumen yang digunakan pihak pelapor dengan dokumen yang dimiliki pihak Puri Ukir.

Perbedaan Luas dan Dokumen Kepemilikan

Menurut kuasa hukum Puri Ukir, pihak pelapor yang disebut berasal dari Puri Kaleran mengklaim objek tanah seluas 4.764 meter persegi di kawasan Subak Kerdung, Jalan Pulau Moyo.

Klaim tersebut, menurut Sukawinaya, antara lain didasarkan pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.010.002.012.0118.0, yang mencantumkan luas 4.764 meter persegi.

Sementara itu, pihak Puri Ukir menyatakan bahwa objek tanah yang disengketakan memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi atau 0,680 hektare.

Pihak Puri Ukir mengaku memiliki sejumlah dokumen yang dijadikan dasar untuk mendukung keterangannya, antara lain Pipil Asli atau Keterangan Tanah Nomor 456/Dps/1979, serta Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencatat luas tanah sebesar 7.000 meter persegi.

Perbedaan luas dan dasar dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan kuasa hukum dalam perkara yang sedang berjalan.

Kuasa Hukum Soroti Bukti di Persidangan

Sukawinaya juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kali persidangan, pihak A.A. Ngurah Darmawan dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan riwayat dan penguasaan tanah yang disengketakan.

Sebaliknya, kuasa hukum mengklaim pihak pelapor belum dapat menunjukkan Pipil Asli yang menurut mereka menjadi dasar pengakuan hak atas objek tanah tersebut di hadapan persidangan.

Atas kondisi tersebut, Sukawinaya mempertanyakan dasar penetapan status hukum terhadap A.A. Ngurah Darmawan selaku pihak dari Puri Ukir yang mengaku memiliki dokumen tanah asli.

Ia menilai terdapat dugaan persoalan hukum dalam proses tersebut dan meminta agar seluruh dokumen kepemilikan diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Pihak kami akan berjuang dan mengungkap secara tuntas rantai yang diduga sebagai praktik mafia tanah di Bali, agar tindakan seperti ini tidak memakan korban dan menyebabkan kerugian pada pihak lain di kemudian hari,” ujar Sukawinaya.

Minta Proses Hukum Berbasis Bukti

Kuasa hukum Puri Ukir menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan proses hukum sepanjang dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Menurut Sukawinaya, keberadaan Pipil Asli, data pembayaran PBB, serta dokumen pertanahan lainnya perlu diverifikasi dan dibandingkan dengan dokumen yang digunakan oleh pihak pelapor.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap asal-usul dokumen, luas objek tanah, riwayat pembayaran pajak, serta dasar penerbitan dokumen yang digunakan masing-masing pihak.

“Yang kami minta adalah proses yang transparan dan berdasarkan bukti. Semua dokumen harus diuji dan diverifikasi sehingga persoalan ini dapat diketahui secara terang dan tidak menimbulkan korban baru,” katanya.

Sementara itu, A.A. Ngurah Darmawan, selaku pihak terlapor dari Puri Ukir, juga menjadi pihak yang dipersoalkan status hukumnya dalam perkara tersebut.

Perkara ini masih merupakan sengketa hukum antara para pihak. Berbagai klaim mengenai kepemilikan, keabsahan dokumen, maupun dugaan pelanggaran hukum masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan verifikasi dokumen oleh lembaga yang berwenang.(Red)

Editor: HR Oen 

Sosialisasi Pilkades Kalihurip: Enam Calon Kades Terdaftar, Panitia Berharap Pemilihan Berjalan Aman dan Sukses

Sosialisasi Pilkades Kalihurip: Enam Calon Kades Terdaftar, Panitia Berharap Pemilihan Berjalan Aman dan Sukses

   Comment   

KARAWANG ,  BUANA PASUNDAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Kecamatan Cikampek menggelar kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk Desa Kalihurip. 

Acara ini bertujuan menyampaikan aturan, tahapan, serta tata cara pencoblosan kepada seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut:

 

- Camat Cikampek

​

- Kapolsek Cikampek beserta jajaran

​

- Perwakilan Koramil Cikampek

​

- Panitia 11 Pilkades

​

-Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

​

- Tokoh masyarakat dan tokoh agama

​

- Para calon Kepala Desa

 

Enam Calon Kades Terdaftar

 

Tercatat sebanyak enam calon bersaing dalam Pilkades Desa Kalihurip:

 

1. Yaya Wikarya

2. Hj.Suryani, S.Ag

3. Herman

4. H.Ade Jalaludin

​6. Atep Cahyadi

​6. Adih

​

Dari keenam calon tersebut Kades Inkamben Herman dan Adih tidak hadir secara langsung, kehadirannya diwakilkan oleh perwakilan masing-masing.

 

Dalam sosialisasi ini, pihak Kecamatan secara rinci menjelaskan tata cara pencoblosan, hak pilih pemilih, serta ketentuan yang wajib dipatuhi seluruh pihak agar pelaksanaan berjalan tertib dan transparan.

 Pernyataan Ketua Panitia 11

Ketua Panitia 11 Pilkades Desa Kalihurip Ipun Sapunah menyampaikan harapan dan komitmennya:

 

"Berharap seluruh rangkaian acara dan proses pemilihan di Desa Kalihurip nanti dapat berjalan aman, lancar, dan sukses sesuai tahapan yang telah ditetapkan, tanpa terjadi ekses atau keributan sedikit pun."

 

Kehadiran unsur Muspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para calon kades menjadi bukti kebersamaan dan kepedulian seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas. Pilkades diharapkan menjadi sarana demokrasi yang damai, bermartabat, dan menghasilkan pemimpin yang dicintai masyarakat.(Red)

Sudah Tersangka Penipuan, Pengusaha Tarakan LSH Kini Kena Lagi Kasus Narkoba Etomidate?

Sudah Tersangka Penipuan, Pengusaha Tarakan LSH Kini Kena Lagi Kasus Narkoba Etomidate?

   Comment   

TARAKAN , BUANA PASUNDAN - Seorang pengusaha sekaligus kontraktor di Kota Tarakan berinisial LSH kini menghadapi dua proses hukum sekaligus yang berjalan terpisah. 

Ia resmi menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan, serta sedang diperiksa dalam kasus narkotika dengan indikasi sebagai bandar. 

Kedua perkara ditangani oleh Polda Kalimantan Utara dan Polres Tarakan.

1. KASUS PERTAMA: Penipuan & Penggelapan — Resmi Tersangka Sejak 30 Juni 2026

 Kasus ini bermula dari laporan korban berinisial Aa yang diajukan pada 9 Mei 2025. Berdasarkan hasil penyidikan, LSH secara resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Juni 2026.

Hingga saat ini, penyidik telah menyelesaikan:

Pemeriksaan saksi dan ahli

​Penyitaan barang bukti

​Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara

2. KASUS KEDUA: Narkotika Etomidate — Diamankan 20 September 2026.

Belum tuntas perkara pertama, LSH kembali terjerat hukum. Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankannya pada 20 September 2026, bersama dua perempuan lainnya.

Barang bukti yang disita:

60 katrid cairan yang diduga berisi narkotika jenis etomidate

 

Polisi menetapkan ketentuan hukum:

Pasal 119 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika

 

Dengan jumlah barang bukti sebanyak itu, peristiwa ini bukan sekadar dugaan pemakaian pribadi, melainkan sudah terindikasi peredaran gelap atau bandar narkoba?

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan:

 

"Kami mendukung penuh Polres Tarakan dan Polda Kalimantan Utara dalam menegakkan hukum. Apalagi melihat jumlah barang bukti yang disita, ini sudah bukan lagi sebagai pemakai, melainkan terindikasi jelas sebagai bandar narkoba dan harus diproses secara tegas."Ucapnya

 

Perkara Status Penanganan 

Penipuan dan Penggelapan Tersangka di Polda Kalimantan Utara.

Narkotika Etomidate Sedang diperiksa  Polres Tarakan 

Kedua perkara diproses secara terpisah sesuai jalur hukum masing-masing dan masih berlangsung.(Red)

Ribuan Jamaah Hadiri Tahlil 7 Hari Almarhumah Istri Wakil Bupati Karawang

Ribuan Jamaah Hadiri Tahlil 7 Hari Almarhumah Istri Wakil Bupati Karawang

   Comment   

KARAWANG ,  BUANA PASUNDAN- Tahlil peringatan tujuh hari kepergian Ibu Hj. Dewi Yulisyani Binti Suwoto Sudarmo, istri Wakil Bupati Karawang, berlangsung penuh khidmat dan dihadiri ribuan jamaah, Rabu (23/9/2026) malam. 

Suasana diwarnai keharuan, doa, serta penghormatan mendalam dari segenap lapisan masyarakat yang berdatangan.

 

Acara yang digelar di Kediaman Wakil Bupati, Perumahan Regency, Cikampek Utara, dihadiri unsur pimpinan daerah, Muspika, Muspida, Desa dan tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai penjuru. 

Mulai dari warga sekitar, masyarakat Kecamatan Cikampek dan Kota Baru, hingga para pemuda dan pemudi berdatangan memenuhi lokasi untuk turut mendoakan sosok yang dikenal rendah hati, ramah, dan peduli terhadap sesama ini.

 

Hadirnya ribuan jamaah, baik kaum ibu, bapak-bapak, maupun generasi muda, menjadi bukti nyata betapa besar rasa hormat dan kasih sayang masyarakat terhadap almarhumah. 

Kehadiran para pejabat dan tokoh pimpinan daerah sekaligus menegaskan kedudukan almarhumah sebagai sosok yang dicintai dan dihormati di tengah masyarakat Karawang.

Doa dan tahlil dipanjatkan dengan penuh kekhusyukan, memohon ampunan dan rahmat Allah SWT. 

Semoga almarhumah Hj. Dewi Yulisyani ditempatkan di sisi ALLAH SWT yang paling mulia, diterima segala amal ibadahnya, dan diberikan ketabahan segenap keluarga yang ditinggalkan.

 

Usai acara, Wakil Bupati Karawang H. Maslani turun langsung menemui masyarakat, menyapa jamaah di halaman kediaman dalam suasana akrab dan hangat.

Beliau berbincang santai bersama pemerintah Kecamatan Kota baru, kepala Desa dan warga, menikmati hidangan bersama para tamu yang hadir.

 

"Kehadiran saudara-saudara sekalian adalah penghibur terbesar bagi kami dan keluarga. Ini menjadi kenangan terindah sekaligus bukti bahwa kebaikan yang ditabur almarhumah senantiasa dikenang," ujar perwakilan keluarga, Aka Sarbeni, dengan mata berkaca-kaca.

 

Semoga rahmat, kasih sayang, dan keridhaan Allah SWT senantiasa menyertai almarhumah Ibu Hj. Dewi Yulisyani, serta memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan yang tak terhingga bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.(HR Oen)

Asoka Award Desa Wisata 2026: Mengukir Prestasi, Mengangkat Potensi Pariwisata Karawang

Asoka Award Desa Wisata 2026: Mengukir Prestasi, Mengangkat Potensi Pariwisata Karawang

   Comment   

KARAWANG ,  BUANA PASUNDAN - Suasana penuh kebanggaan menyelimuti Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Penghargaan Asoka Award Desa Wisata 2026 digelar untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada destinasi dan desa wisata yang dinilai berprestasi, inovatif, serta berkontribusi nyata memajukan sektor pariwisata di tanah kelahiran.

 

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang ini membagi pemenang ke dalam tiga kategori utama:

Kategori Wisata Alam

Peringkat Pemenang :

Juara I Pantai Pasir Jaya 

Juara II Pantai Samudra Baru 

Juara III Pantai Pasir Putih 

 

Kategori Wisata Buatan:

Peringkat Pemenang 

Juara I Water Adventure Water Park 

Juara II Kalimba Karangawan Festival 

Juara III Mangs Playground 

 

Kategori Desa Wisata:

Peringkat Pemenang 

Juara I Desa Wisata Panglunga 

Juara II Desa Wisata Sedangi 

Juara III Desa Wisata Kampungji 

 

Para pemenang naik ke panggung satu per satu, menerima penghargaan di hadapan para pejabat, pengelola wisata, dan warga yang hadir. Tepuk tangan meriah menggema, bukan hanya untuk mereka yang juara, melainkan untuk seluruh pengelola yang telah berjuang mengangkat potensi daerah.

 

Pemberian penghargaan ini bukan sekadar seremonial. Tujuannya: mendorong makin banyak destinasi dan desa wisata di Karawang untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam maupun luar daerah.

 

Karawang memiliki kekayaan alam, budaya, dan kreativitas yang luar biasa. 

Lewat Asoka Award, potensi itu kini makin dikenal dan dihargai. Semoga ke depannya makin banyak tempat indah yang bermunculan, makin banyak lapangan kerja tercipta, dan nama Karawang makin bersinar di peta pariwisata Indonesia.(Hasanudin)

Editor: HR Oen 

Kawasan Hutan Dirusak Tanpa Izin, Mahasiswa Desak Telusuri Pemberi Perintah dan Pemilik Lahan?

Kawasan Hutan Dirusak Tanpa Izin, Mahasiswa Desak Telusuri Pemberi Perintah dan Pemilik Lahan?

   Comment   

BOGOR , BUANA PASUNDAN – Aktivitas perataan lahan menggunakan alat berat jenis beko di Kampung Bojong Honje, Cadas Malang, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan warga. Pasalnya, lahan yang sebelumnya disebut masih berupa kawasan berhutan tersebut diduga akan dimanfaatkan untuk pembangunan kandang ayam.

Informasi mengenai aktivitas tersebut juga dipertanyakan karena perangkat desa maupun pengurus RW setempat mengaku belum menerima pemberitahuan atau permohonan izin terkait kegiatan di lokasi tersebut.

“Sampai saat ini belum ada yang datang ke kantor desa maupun ke RW untuk meminta izin atau menyampaikan rencana aktivitas tersebut,” ungkap salah seorang perangkat desa dan pengurus RW setempat saat ditemui, Senin (21/9/2026).

Menurut keterangan warga, proses perataan lahan menggunakan alat berat telah berlangsung beberapa hari. Warga juga menyebut lokasi tersebut sebelumnya masih banyak ditumbuhi pepohonan dan tanaman hijau.

“Lahan tersebut beberapa hari diratakan menggunakan beko. Sebelumnya masih banyak pepohonan dan terlihat hijau. Saya dengar lahan itu mau dijadikan kandang ayam. Informasi yang saya dengar, sebelumnya tanah itu digarap seseorang, kemudian disebut dijual lagi kepada pihak lain. Namun kami tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan maupun siapa pemilik sekarang,” ujar warga setempat.

Persoalan menjadi semakin serius karena berdasarkan keterangan yang diperoleh, lahan tersebut sebelumnya telah dicek dan disebut masuk dalam kawasan yang dikuasai Kementerian Kehutanan.

“Kalau setelah dicek memang masuk tanah atau kawasan Kementerian Kehutanan, seharusnya pihak yang melakukan kegiatan harus berkoordinasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Penggunaan kawasan hutan tidak bisa dilakukan sembarangan,” ungkap pihak Kementerian Kehutanan.

Secara aturan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan memiliki mekanisme dan persetujuan tersendiri. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur penggunaan kawasan hutan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), serta ketentuan pengawasan dan sanksi administratif. PP tersebut saat ini telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2026.

Karena itu, apabila lokasi tersebut benar merupakan kawasan hutan negara, aparat dan instansi terkait perlu terlebih dahulu memastikan status serta fungsi kawasan, titik koordinat, pihak yang menguasai atau mengelola lahan, dasar penggunaan lahan, serta ada atau tidaknya persetujuan yang diperlukan sebelum aktivitas pembangunan dilanjutkan.

Selain aspek kehutanan, apabila lahan tersebut benar akan digunakan untuk kegiatan peternakan ayam, pemrakarsa juga wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan sesuai skala serta karakteristik kegiatannya. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur mengenai persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan usaha atau kegiatan.

Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Aliwardan, meminta aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait turun langsung melakukan pemeriksaan.

“Kami meminta APH dan instansi terkait jangan hanya menerima informasi dari satu pihak. Lakukan pengecekan langsung ke lokasi, pastikan status dan batas lahannya, cek apakah benar masuk kawasan hutan, siapa yang menguasai lahan, siapa pemilik alat berat, siapa yang memerintahkan pekerjaan, serta apakah seluruh persetujuan dan perizinannya telah dipenuhi,” tegas Aliwardan.

Menurut Aliwardan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kegiatan di kawasan hutan tanpa persetujuan yang diwajibkan, persoalannya dapat masuk ke ranah penegakan hukum kehutanan. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan sanksinya, dengan ketentuan yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

“Kalau benar kawasan tersebut merupakan kawasan hutan dan ternyata digunakan tanpa dasar hukum atau persetujuan yang diwajibkan, jangan berhenti pada penghentian alat berat. Para pihak yang bertanggung jawab harus ditelusuri. Siapa yang menyuruh, siapa yang menguasai lahan, siapa yang mengoperasikan alat, dan untuk kepentingan apa kegiatan tersebut dilakukan harus diperiksa berdasarkan bukti yang ada,” kata Aliwardan.

Ia menambahkan, penggunaan alat berat untuk meratakan lahan tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tindak pidana hanya berdasarkan informasi warga. Namun, apabila hasil penyelidikan menemukan unsur pelanggaran hukum, aparat dapat menentukan pasal yang tepat berdasarkan perbuatan, status kawasan, dokumen perizinan, serta dampak yang ditimbulkan.

“Jangan sampai setelah hutan diratakan, baru kemudian persoalannya dipermasalahkan. Pemeriksaan harus dilakukan sejak awal. Kalau memang legal, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau belum memiliki persetujuan yang diwajibkan, kegiatan harus dihentikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum,” tegasnya.

Aliwardan juga meminta pemerintah daerah memeriksa aspek tata ruang dan lingkungan apabila benar terdapat rencana pembangunan kandang ayam di lokasi tersebut.

“Untuk pembangunan kandang ayam juga harus dilihat kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan serta ketentuan teknis peternakannya. Jangan hanya karena ada orang yang mengaku memiliki atau menguasai tanah kemudian langsung meratakan lahan dan membangun kandang,” ujarnya.

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan usaha tertentu wajib memenuhi persyaratan lingkungan sesuai kategorinya, termasuk AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lainnya. Penentuan dokumen yang wajib dipenuhi bergantung pada jenis dan skala kegiatan serta ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, Mahasiswa Peduli Hukum mendorong Dinas Kehutanan/instansi kehutanan yang berwenang, Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup, perangkat tata ruang, dinas yang membidangi peternakan, serta APH melakukan pemeriksaan terpadu.

“Kami meminta persoalan ini dibuka secara terang. Masyarakat berhak mengetahui apakah tanah tersebut benar kawasan hutan negara, apakah ada persetujuan penggunaan kawasan hutan, apakah rencana kandang ayam sesuai tata ruang, dan apakah persetujuan lingkungannya sudah dipenuhi. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui setelah bangunan berdiri,” pungkas Aliwardan.

Hingga berita ini disusun, status pasti lahan, pihak yang menguasai lahan, pemilik atau penyewa alat berat, serta kelengkapan dokumen untuk kegiatan tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang. Karena itu, seluruh dugaan dalam informasi ini tetap terbuka untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(red)

Editor: HR Oen 

Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni

Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni

   Comment   

JAKARTA ,  BUANA PASUNDAN  - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) Universitas Padjadjaran, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi konsistensi Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) menyelenggarakan program Nikah Bersama yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keenam sejak pertama kali digelar pada tahun 2021. 

Program tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama keluarga kurang mampu yang membutuhkan fasilitasi untuk melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama sekaligus memperoleh kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. Pada penyelenggaraan keenam di Bandung, Senin (21/9/26)

PBA memfasilitasi 14 pasangan calon pengantin. Secara kumulatif, hingga tahun ini PBA telah membantu 50 pasangan melalui program tersebut.

 " Enam kali penyelenggaraan Nikah Bersama menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Ketika 14 pasangan dari keluarga kurang mampu dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan ketentuan negara, yang kita bantu sesungguhnya adalah membuka jalan bagi lahirnya keluarga - keluarga baru yang memiliki kepastian hukum dan sosial. 

Ini bentuk gotong royong yang sangat nyata dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (21/9/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai fasilitasi perkawinan bagi keluarga kurang mampu memiliki dimensi sosial dan hukum yang penting. Perkawinan yang tercatat memberikan kepastian administrasi bagi pasangan dan keluarga, termasuk dalam berbagai urusan kependudukan serta perlindungan hak-hak hukum yang berkaitan dengan keluarga. Karena itu, kegiatan sosial semacam Nikah Bersama mempunyai nilai sosial yang tinggi ketika dijalankan secara konsisten dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

 " Membantu pasangan dari keluarga kurang mampu memasuki kehidupan rumah tangga dengan pernikahan yang sah juga merupakan bentuk kepedulian dan gotong royong yang sangat nyata dari masyarakat. Ada aspek kemanusiaan, sosial, agama, sekaligus kepastian hukum di dalamnya. Karena itu, saya berharap program Nikah Bersama PBA terus dipertahankan dan bila memungkinkan cakupannya diperluas agar semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaatnya.” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi konsep kegiatan PBA yang menggabungkan kepedulian sosial dengan pemberdayaan ekonomi. 

Rangkaian kegiatan tahun ini turut menghadirkan Bazar atau Ekshibisi UMKM Alumni yang melibatkan 44 pelaku usaha dari berbagai bidang, mulai fashion, kerajinan tangan, kuliner hingga bidang usaha lainnya. 

Perhatian terhadap UMKM ini sangat relevan dengan struktur perekonomian Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2026 menyebut UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, mencakup sekitar 60 persen investasi nasional, serta menyumbang sekitar 16 persen ekspor nonmigas. 

Pemerintah juga mencatat jumlah UMKM lebih dari 64 juta unit usaha.

" Penyelenggaraan Nikah Bersama yang dirangkaikan dengan bazar UMKM menunjukkan bahwa kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan beriringan. Keluarga yang dibantu untuk memulai kehidupan baru bertemu dengan para pelaku usaha yang sedang berjuang membangun kehidupan ekonominya. Inilah makna jejaring alumni yang sesungguhnya, yaitu menjadi kekuatan sosial sekaligus kekuatan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” pungkas Bamsoet.(red) 

Editor: HR Oen 

Ulfa Bone: Tuduhan Dije terhadap Dasco Tidak Berdasar, Relawan Jangan Terprovokasi

Ulfa Bone: Tuduhan Dije terhadap Dasco Tidak Berdasar, Relawan Jangan Terprovokasi

   Comment   

JAKARTA , BUANA PASUNDAN - Ketua Umum Relawan Task Force Andalan 08 yang juga Sekretaris Jenderal Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Andi Ulfa Umar, A.Md, membantah pernyataan Dije yang mengaku sebagai relawan Jokowi dan mengaitkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan gerakan Roy Suryo terkait polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo.

Ulfa Bone, sapaan akrab Andi Ulfa Umar, mengatakan bahwa berdasarkan pengetahuan organisasi yang dimilikinya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi tersebut tidak termasuk kelompok relawan yang terdata di TKN maupun kantor relawan di Jalan Imam Bonjol 25, Jakarta Pusat.

"Karena itu, pandangan Dije yang menuduh Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam gerakan Roy Suryo tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai pernyataan seperti ini justru menimbulkan kesalahpahaman di antara relawan," ujar Ulfa Bone yang juga Wakil Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Ulfa, tudingan tersebut juga dinilai salah sasaran karena Dasco selama ini dikenal memiliki komunikasi politik dengan berbagai pihak di lingkaran pemerintahan dan partai politik.

"Apalagi Sufmi Dasco merupakan salah satu tokoh yang menjadi jembatan komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita juga melihat proses politik yang kemudian mempertemukan Prabowo dan Gibran hingga menjadi pasangan pada Pilpres 2024," katanya.

Ulfa meminta para relawan Prabowo-Gibran maupun relawan Jokowi tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan yang berpotensi memperuncing hubungan kedua kelompok pendukung tersebut.

"Kepada seluruh relawan Prabowo-Gibran dan relawan Jokowi, jangan sampai terprovokasi dan mau diadu domba. Kita harus menjaga komunikasi dan stabilitas politik nasional," tegasnya.

Ia mengatakan konsolidasi relawan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran serta mengawal program-program yang telah berjalan.

Ulfa juga menyinggung keakraban Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Sufmi Dasco Ahmad yang terlihat dalam agenda Rakernas PAN di Jakarta. Menurutnya, interaksi keduanya menunjukkan adanya komunikasi politik yang berlangsung baik.

"Kita memberikan apresiasi positif terhadap hubungan dan komunikasi antartokoh politik dalam pemerintahan. Koalisi Prabowo-Gibran perlu tetap solid dalam mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi 6-8 Persen

Ulfa mengatakan salah satu agenda yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penguatan perekonomian nasional. Ia berharap target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode 2027–2029 dapat dicapai melalui kebijakan yang produktif dan berkelanjutan.

"Pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen tentu menjadi harapan bersama. Yang penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan membawa Indonesia menuju negara maju," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen.

Ulfa menilai capaian tersebut perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang mampu memperkuat konsumsi masyarakat, investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

"Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat secara luas. Ini menjadi bagian dari harapan mewujudkan Indonesia tumbuh dan Indonesia maju sebagaimana semangat Asta Cita menuju Indonesia Emas yang adil, makmur dan sejahtera," ujarnya.

Sebagai Sekjen ARPG dan bagian dari Tim Bidang Kesehatan TKN Fanta, Ulfa juga menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran dan akan terus mengawal program-program pemerintahan. Bagi kami, relawan harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga stabilitas sekaligus mengawasi agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," pungkasnya. (red)

Editor : HR Oen